Mantan Penyidik KPK: Tangkap Harun Masiku Butuh 10 Kopassus, Kopaska dan Brimob

- Redaksi

Minggu, 5 September 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Buronan KPK Harun Masiku - Istimewa

Buronan KPK Harun Masiku - Istimewa

SUKABUMIHEADLINES.com – Mantan Kasatgas Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Al Rasyid mengatakan tidak diminta oleh pemimpin KPK untuk memburu Harun Masiku.

“Saya ini bukan tim yang menangani Harun Masiku” ujar Harun Al Rasyid, dalam sebuah tayangan video dialog Aktual, Sabtu 4 September 2021.

Masih kata Harun Al Rasyid, dirinya secara khusus diminta oleh Pimpinan Penyidik KPK untuk membantu satu tim penyidik KPK, mencari keberadaan Harun Masiku.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saya diminta secara khusus untuk membantu tim itu, lalu saya bergerak karana apa, setelah setahun Harun Masiku lari itu tidak ada pergerakan yang berarti dari kawan-kawan,” ujarnya dalam video tersebut.

Lebih jauh, Harun Al Rasyid menjelaskan, ia melakukan penyelidikan sendiri terkait pencarian buronan Harun Masiku selama satu minggu, dan mengaku mendapatkan hasil yang kemudian dibawanya ke kantor KPK.

Baca Juga :  KPK: Ada Bagi-bagi Kavling di Ibu Kota Negara Nusantara

“Lalu saya bergerak kita kira seminggu lalu saya mendapatkan hasil, hasil itu saya bawa ke kantor,” ujarnya.

Jika KPK ingin menangkap Harun Masiku, tambah dia, Pimpinan KPK perlu menghadap langsung Presiden. “Saya laporkan, untuk menangkap Harun masiku itu saya meminta tim khusus, kalau memang serius tolong pimpinan ngadep ke presiden,” ujarnya.

Harun mengatakan untuk menangkap Harun Masiku, dirinya meminta pengawalan lengkap dari berbagai elit angkatan bersenjata.

“Saya minta Kopassus 10 orang, Kopaska 10 orang, Brimob 10 orang, lalu dari setiap angkatan saya minta 10 orang,” ujarnya.

Selain itu ia juga perlu pesawat khusus untuk membawa Harun Masiku usai dilakukan penangkapan.

“Saya minta pesawat khusus, pribadi, yang bukan komersil, jadi pesawat khusus yang memang kita bawa untuk menangkap Harun Masiku itu,” ujarnya.

Namun, Rasyid mengatakan, dirinya dinonaktifkan sebagai penyidik KPK setelah dirinya mengeluarkan ide tersebut dalam rapat internal KPK terkait rencana penangkal Harun Masiku.

Baca Juga :  Novel Baswedan dan 43 Eks KPK Resmi Jadi ASN Polri

“Rupanya di kantor itu masih banyak perdebatan, segala macem, lalu kemudian saya di nonaktifkan ya,” ucapnya.

Dikutip dari viva.com, Harun Masiku merupakan merupakan Mantan Calon Legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), kemudian diketahui terlibat kasus suap kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan agar dapat menjadi PAW Nazarudin. KPK turut menduga ada keinginan dari DPP PDIP mengajukan Harun.

Ada empat tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini, selain  Harun dan Wahyu, ada nama Agustiani Tio Fridelina, yang diketahui sebagai mantan anggota Badan Pengawas Pemilu dan berperan menjadi orang kepercayaan Wahyu Setyawan.

Harun Masiku kemudian menghilang. Dia diumumkan masuk daftar pencarian orang (DPO) KPK sejak 20 Januari 2020.

Berita Terkait

Ini hukuman pidana bagi penjual miras menurut KUHP baru, warga Sukabumi wajib tahu
Hukum suami menikah lagi menurut KUHP baru: Penjara 4 tahun hingga denda Rp200 juta
Bolehkah wartawan dituntut pidana? Ini putusan terbaru MK
KUHP baru, Wamenkum: Jika laporan diabaikan polisi, ajukan praperadilan
Jaksa Agung Muda Intelijen sebut korupsi di desa meningkat, bagaimana Sukabumi?
Mencermati pergeseran tren tindak kriminal remaja 2026, orang tua wajib waspada
KUHP baru: Lindungi hak privat, tetangga pun tak bisa polisikan pelaku kumpul kebo
Eks Menag Gus Yaqut jadi tersangka kasus korupsi kuota haji

Berita Terkait

Rabu, 21 Januari 2026 - 03:13 WIB

Ini hukuman pidana bagi penjual miras menurut KUHP baru, warga Sukabumi wajib tahu

Selasa, 20 Januari 2026 - 19:44 WIB

Hukum suami menikah lagi menurut KUHP baru: Penjara 4 tahun hingga denda Rp200 juta

Senin, 19 Januari 2026 - 22:39 WIB

Bolehkah wartawan dituntut pidana? Ini putusan terbaru MK

Senin, 19 Januari 2026 - 19:14 WIB

KUHP baru, Wamenkum: Jika laporan diabaikan polisi, ajukan praperadilan

Sabtu, 17 Januari 2026 - 20:33 WIB

Jaksa Agung Muda Intelijen sebut korupsi di desa meningkat, bagaimana Sukabumi?

Berita Terbaru

Ilustrasi meminjam uang untuk modal bisnis ke bank syariah - sukabumiheadline.com

Hikmah

5+5 ide bisnis di Sukabumi sesuai syariat Islam

Rabu, 21 Jan 2026 - 19:57 WIB

Ilustrasi 5 bisnis menggiurkan di dekat Gerbang Tol Bocimi Sukabumi - sukabumiheadline.com

Bisnis

5 bisnis menggiurkan di dekat Gerbang Tol Bocimi Sukabumi

Rabu, 21 Jan 2026 - 18:34 WIB

Komisi I DPRD terima audiensi DOB Kabupaten Sukabumi Utara - Setwan DPRD Kabupaten Sukabumi

Legislatif

DPRD Kabupaten Sukabumi pelototi perizinan sumur bor

Rabu, 21 Jan 2026 - 14:57 WIB