Novel: Pimpinan Takut Jika Pegawai Tak Lulus TWK Kembali ke KPK

- Redaksi

Sabtu, 12 Februari 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUKABUMIHEADLINE.com l Mantan ketua tim satuan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengaku tidak heran dengan diterbitkannya Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2022.

Menurut Novel, ada ketakutan tertentu dari pimpinan KPK jika pegawai yang disingkirkan melalui tes wawasan kebangsaan (TWK) kembali lagi.

“Bahkan sekarang seperti ada ketakutan bila suatu saat kembali lagi akan membongkar skandal-skandal tertentu,” kata Novel seperti diberitakan republika.co.id, Jumat (11/2/2022).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ditambahkan Novel, keberadaan perkom tersebut kian memperjelas adanya misi tertentu untuk menyingkirkan orang-orang yang bekerja baik di KPK. Dia bersama puluhan rekan lainnya yang tak lolos TWK memahami bahwa pimpinan KPK saat ini adalah orang-orang yang tidak ingin memberantas korupsi, tetapi berlaku sebaliknya.

Karenanya, lanjut Novel, mereka akan menyingkirkan pegawai yang punya tekad untuk bekerja baik dan benar. Ketika pimpinan KPK nanti adalah orang-orang yang mencintai negerinya, bersungguh-sungguh untuk memberantas korupsi, akan mencari orang-orang yang berintegritas, berpengalaman, dan memiliki kompetensi.

“Pada saat itu kami pasti akan dibutuhkan. Jadi, saya tidak terkejut dengan dibuatnya peraturan tersebut,” kata dia.

Dalam Perkom 1 Tahun 2022 disebutkan, pegawai yang pernah diberhentikan dengan hormat tapi bukan atas permintaannya tak bisa menjadi pegawai KPK. Sedangkan, Novel Baswedan serta beberapa pegawai lain semisal mantan ketua WP KPK yang juga penyidik Yudi Purnomo, mantan direktur sosialisasi dan kampanye antikorupsi KPK Giri Suprapdiono dan si Raja OTT Harun Al-Rasyid merupakan pegawai yang diberhentikan dengan hormat akibat dinilai tak lolos TWK.

Namun, KPK membantah menghalangi mantan pegawai yang disingkirkan TWK kembali ke KPK melalui perkom tersebut. Sekretaris Jenderal KPK, Cahya H Harefa berkilah kalau perkom dibuat guna menyelaraskan tata kelola kepegawaian setelah diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).

“Tidak ada maksud sama sekali untuk mencegah secara inkonstitusional pihak-pihak tertentu bergabung menjadi pegawai ASN KPK,” kata Cahya H Harefa.

Berita Terkait

Diringkus di Ciracap Sukabumi, 2 pelaku curanmor tak berkutik
Mabes Polri ungkap peran jenderal polisi TK di kasus penyadapan ilegal HP presiden
Mengenal Polisi Peduli Pengagguran: Sejarah, tujuan dan pelaksanaan Poliran
Soal penyadapan ilegal HP Prabowo ulah Listyo Sigit cs, Yusril: Mengarah ke makar
5 fakta kasus sadap HP Prabowo: Tersangka baru, timsus, pemberi perintah dan sidang etik
Sadap HP presiden, Listyo Sigit Prabowo cs terancam hukuman mati jika terbukti makar
Kriteria kekayaan masuk kategori aset desa dan terdaftar di SIPADES
Jenderal Pol Listyo Sigit jadi tersangka penyadapan Presiden Prabowo

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 02:00 WIB

Diringkus di Ciracap Sukabumi, 2 pelaku curanmor tak berkutik

Jumat, 13 November 2026 - 09:40 WIB

Mabes Polri ungkap peran jenderal polisi TK di kasus penyadapan ilegal HP presiden

Kamis, 12 November 2026 - 09:00 WIB

Mengenal Polisi Peduli Pengagguran: Sejarah, tujuan dan pelaksanaan Poliran

Senin, 9 November 2026 - 17:20 WIB

Soal penyadapan ilegal HP Prabowo ulah Listyo Sigit cs, Yusril: Mengarah ke makar

Minggu, 8 November 2026 - 01:04 WIB

5 fakta kasus sadap HP Prabowo: Tersangka baru, timsus, pemberi perintah dan sidang etik

Berita Terbaru

Ilustrasi bupati dan wali kota - sukabumiheadline.com

Politik

Ketua KPK usul Pilkada model single chief executive

Senin, 16 Nov 2026 - 11:00 WIB