Warga Sukabumi sudah tahu, benarkah gas pink 3 kg gantikan si melon? Ini penjelasan KESDM

- Redaksi

Rabu, 5 Februari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bright Gas 3 kg atau gas pink

Bright Gas 3 kg atau gas pink

sukabumiheadline.com – Ramai diperbincangkan Bright Gas 3 kg atau gas pink menjadi buah bibir di tengah transisi pengecer ke pangkalan untuk distribusi subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg atau gas melon.

Warga Sukabumi, Jawa Barat, tentunya sudah melihat di medsos banyak warganet mengunggah foto gas pink dengan label non-subsidi di media sosial dengan narasi sebagai pengganti Elpiji 3 kg si melon yang berwarna hijau.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM (KESDM), Achmad Muchtasyar mengatakan, keberadaan gas pink 3 kg hanya sebatas menambah suplai di pasar. Ia pun membantah gas pink menjadi bagian dari subsidi pemerintah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Enggak, itu bagian untuk menambal suplai saja,” kata Muchtasyar, Senin (3/2/2025).

Adapun saat ini, Muchtasyar mengatakan pihaknya masih berupaya mempercepat proses transisi pengecer ke pangkalan LPG 3 kg. Ia mengatakan, transisi ini diperlukan untuk dapat mengontrol harga subsidi.

Ia bahkan menyebu, status pengecer LPG 3 kg yang selama ini diandalkan masyarakat merupakan ilegal. Pengecer LPG 3 kg dinilai menyebabkan distribusi LPG 3 kg tidak tepat sasaran.

“Pengecer itu apa sih sebetulnya statusnya? Sebetulnya ilegal itu, sebetulnya. Di situlah pintu masuk LPG itu tidak tepat sasaran. Maksudnya orang yang tidak berhak untuk mendapatkan,” ungkapnya.

Ia mengatakan, jika masyarakat membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi Pertamina maka harga yang didapatkan akan jauh lebih murah dibandingkan di pengecer. Hal ini dikarenakan ada sejumlah aturan yang ditetapkan terkait harga.

“Kalau pengecer nggak ada, nggak bisa kontrol. Pengecer itu nggak bisa kontrol, mau jual lebih mahal, mau jual ke orang yang tidak berhak, terserah saja atau mau dioplos, yang ekstrem ya, terserah saja, tapi dengan menjadi pangkalan, dia menerapkan sistem-sistem kontrol. Nah, kontrol, sistem kontrol itu paling rendah di pangkalan,” tutupnya.

Berita Terkait

Pengusaha wajib setor dana cadangan pesangon, sanksi pidana bagi yang menolak
Meski Gibran mundur dari Wapres, tapi masih dapat uang pensiun, fasilitas dan tunjangan ini
13,3 juta pekerja dapat Bantuan Subsidi Upah Rp900 ribu, ditransfer ke rekening
Perintah Kapolri: Berantas pungli dan calo tenaga kerja!
Menko Perekonomian tetapkan kriteria pekerja penerima Bantuan Subsidi Upah 2026
Berapa pesangon korban PHK masa kerja 1-9 tahun menurut UU Pelindungan Ketenagakerjaan?
Pemkot Sukabumi paksa pemilik usaha pasang tapping box
Satu di Sukabumi, 65 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih dilengkapi cold storage

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 08:00 WIB

Pengusaha wajib setor dana cadangan pesangon, sanksi pidana bagi yang menolak

Jumat, 13 November 2026 - 18:51 WIB

Meski Gibran mundur dari Wapres, tapi masih dapat uang pensiun, fasilitas dan tunjangan ini

Jumat, 13 November 2026 - 14:27 WIB

13,3 juta pekerja dapat Bantuan Subsidi Upah Rp900 ribu, ditransfer ke rekening

Rabu, 11 November 2026 - 21:51 WIB

Perintah Kapolri: Berantas pungli dan calo tenaga kerja!

Senin, 9 November 2026 - 20:14 WIB

Menko Perekonomian tetapkan kriteria pekerja penerima Bantuan Subsidi Upah 2026

Berita Terbaru

Ilustrasi bupati dan wali kota - sukabumiheadline.com

Politik

Ketua KPK usul Pilkada model single chief executive

Senin, 16 Nov 2026 - 11:00 WIB