sukabumiheadline.com – Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi bertahannya praktik seni budaya di sebuah daerah adalah perubahan kebijakan yang dapat menunjukkan lemahnya komitmen dalam mendukung keberlanjutan industri kreatif lokal yang berbasis budaya.
Ketika pemerintah daerah tidak lagi konsisten dalam mengapresiasi produk-produk lokal, maka hal ini bukan hanya merugikan pelaku industri, tetapi juga melemahkan posisi budaya lokal dalam ruang publik.
Karenanya, menurut Pengkaji Batik, Isma Awal Fitroh Cahyani, M.Sn., setiap pemimpin atau kepala daerah (kada) harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang budaya dan dinamika industri lokal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dengan demikian, tidak mengambil keputusan yang justru mengorbankan potensi dan keberlangsungan industri kreatif daerahnya sendiri,” kata Isma dalam keterangannya, dikutip sukabumiheadline.com, Kamis (14/5/2026).
Berdasarkan latar belakang perajin mendirikan Rumah Batik Lokatmala sebagai tempat pelestarian dan pengembangan budaya kearifan lokal di Sukabumi, jelas Isma, maka berbagai upaya yang telah dilakukan terlihat bahwa perajin memiliki kemampuan dalam menangkap, menegosiasikan bahkan hingga mengarahkan kebijakan pemerintah melalui pendekatan dan strategi yang kontekstual, yaitu dengan menawarkan nilai budaya yang kuat.
“Dengan demikian, apa pun bentuk kebijakan yang diberlakukan, perajin terus berupaya memosisikan budaya batik agar tetap eksis di tengah masyarakat Sukabumi,” urai Isma.
Meskipun pada kenyataannya, kata Isma lebih jauh, tidak semua keputusan pemerintah dapat diintervensi, namun hingga kini perajin terbukti masih konsisten menjaga eksistensi budaya batik yang terus dipertahankan.
“Praktik seni yang dijalankan oleh perajin merupakan bagian integral dari kerja kebudayaan dalam skala yang lebih luas,” katanya.
“Budaya batik tidak hanya dipahami sebagai kata benda, tetapi juga sebagai kata kerja yang mampu menggerakkan, mengembangkan berbagai sektor, dan membentuk dinamika berkelanjutan hingga terciptanya ekosistem budaya batik di Sukabumi,” lanjut Isma.
“Ekosistem ini perlu terus dikembangkan melalui upaya adaptasi yang merangsang lahirnya ide-ide baru agar kebudayaan tidak tergerus oleh perubahan zaman atau bahkan hingga terputus.”
Dalam konteks ini, Isma menyoroti pentingnya peran negara khususnya pemerintah daerah sangat penting sebagai fasilitator yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat (pelaku seni/perajin).
“Peran tersebut menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem budaya yang berkelanjutan, dimana perajin dan mitra kerjanya dapat tumbuh dan berkembang secara optimal,” jelas dia.
Oleh karena itu, sikap kemandirian perajin sebagai pelaku industri batik juga sangat dibutuhkan untuk menjaga kesinambungan praktik kebudayaan, salah satunya melalui pengembangan produk turunan batik (diversifikasi) yang berlandaskan pada nilai-nilai budaya dan edukasi.
“Upaya ini juga merupakan bagian dari bentuk diseminasi kearifan lokal yang tidak hanya memperkuat identitas budaya Sukabumi, tetapi juga meningkatkan daya saing produk lokal,” paparnya.
Isma menjelaskan, upaya yang dilakukan oleh perajin merupakan bagian dari wacana praktik budaya seni batik yang secara tidak langsung berperan dalam membentuk, mempertahankan, sekaligus mengarahkan relasi kekuasaan di masyarakat (dampak politik).
$Narasi batik yang dibangun melalui bahasa visual dan simbolik dengan nilai-nilai budaya yang kuat berfungsi sebagai alat sosial yang mampu memengaruhi kebijakan publik yang lebih terarah dan tepat sebagai bentuk dukungan terhadap industri kreatif lokal berbasis budaya,” beber Isma.
“Dalam konteks produksi dan reproduksi wacana, praktik ini tidak terlepas dari dinamika kekuasaan dan struktur sosial yang melingkupinya,” imbuh Isma.
Pemerintah daerah, lanjut dia, dengan menjadikan batik sebagai simbol identitas Sunda di Sukabumi melalui kewajiban penggunaan sebagai seragam instansi, hal ini tidak hanya merupakan bentuk apresiasi budaya, tetapi juga mencerminkan relasi kuasa antara negara dan pelaku budaya.
“Dalam kebijakan semacam ini, makna batik dibentuk secara institusional sebagai penanda identitas lokal sekaligus instrumen pembentukan karakter masyarakat (urang Sunda) di Sukabumi,” ujarnya.
Di sisi lain, meskipun tidak termasuk dalam lingkar kekuasaan, perajin tetap menghadirkan karya batik sekaligus menjadi subjek aktif yang berperan dalam menegosiasikan nilai budaya yang ditawarkan dalam pola hias batik kepada para pembuat kebijakan.
“Dalam proses tersebut, perajin secara strategis memilih selaras untuk menjaga keberlanjutan ekonomi berbasis budaya, tanpa mengesampingkan keaslian nilai-nilai lokal pada batik yang menjadi identitas Sunda di Sukabumi,” ungkapnya.
Dengan demikian, proses adaptasi dan kolaborasi ini menciptakan ruang dialog yang tidak saling merugikan, melainkan menunjukan komitmen bersama dan memperkuat keberlanjutan budaya batik kontemporer di Sukabumi.
“Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri kreatif menjadi pondasi utama dalam membangun identitas budaya daerah yang kuat, khususnya di Kota Sukabumi,” pungkas Isma.
