sukabumiheadline.com – Warga Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, sebentar lagi akan melaksanakan pesta demokrasi lima tahunan, bertajuk Pilkada Serentak yang dihelat pada 27 November 2024 mendatang.
Dalam waktu kurang dari dua bulan ke depan, warga Sukabumi yang telah memiliki hak pilih masih memiliki kesempatan untuk menimbang dua pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati (Cabup/Cawabup) periode 2024-2029.
Baca Juga: Pilih-pilih Pilkada Serentak 2024, 2 pasang calon kabupaten dan 3 di Kota Sukabumi
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kedua pasangan cabup dan cawabup tersebut, adalah Iyos Somantri-Zainul (birokrat-birokrat). Pasangan nomor urut 1 ini diusung oleh Partai Gerindra, PKS, Demokrat, PDIP, PBB, Nasdem, Partai Buruh, Ummat, Perindo, PSI, PKN, Hanura, dan Garuda.
Sedangkan pasangan nomor urut 2, adalah Asep Japar-Andreas (birokrat-politikus) yang diusung oleh lima parpol yakni Partai Golkar, PKB, PPP, PAN dan Gelora, menjadi pasangan pertama yang mendaftar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.
Rekomendasi Redaksi:
IPM Kabupaten Sukabumi ranking 24 dari 27
Kabupaten Sukabumi merupakan daerah terluas di Jawa Barat. Kabupaten ini memiliki luas 4.164,15 km2, terbagi dalam 47 kecamatan, meliputi di dalamnya 381 desa dan kelurahan. Kabupaten ini dihuni oleh 2.802.404 jiwa (2023), terbagi 1.380.930 jiwa berjenis kelamin perempuan dan laki-laki 1.421.474 jiwa. Baca selengkapnya: Jumlah dan nama-nama desa di Kabupaten Sukabumi menurut kecamatan
Dari total jumlah penduduk 2,8 juta jiwa, sebanyak 221 ribu lebih adalah balita dan 51 ribu lansia. Baca selengkapnya: Ada 221 ribu balita dan 51 ribu lansia, ini jumlah penduduk Sukabumi menurut kelompok usia
Mengutip data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, dari 2,8 juta lebih penduduk, sebanyak sekira 2.140.720 di antaranya merupakan angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja yang ada, ada belasan ribu lulusan setara SMA dan ribuan orang berijazah S1 hingga S3 menganggur. Baca selengkapnya: 11 ribu lulusan SMA/SMK dan 1.000 S1 hingga S3 di Kabupaten Sukabumi jadi pengangguran
Namun mirisnya, ada puluhan ribu pria Sukabumi yang sehari-hari hanya mengurus rumah tangga. Baca selengkapnya: Puluhan ribu pria di Kabupaten Sukabumi menganggur dan mengurus rumah tangga
Dari belasan ribu lulusan SMA sederajat yang menganggur, didominasi Generasi Z yang jumlah totalnya mencapai kurang lebih 500 ribu jiwa. Jumlah tersebut menempatkan Gen Z sebagai kelompok warga terbanyak di kabupaten ini. Baca selengkapnya: Kabupaten Sukabumi dihuni 1,3 juta perempuan, ini rincian menurut kelompok usia
Selain itu, sunting menjadi salah satu persoalan kronis di Kabupaten Sukabumi. Menurut data Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), Kementerian Kesehatan RU pada 2022, ada 27,5% anak di Kabupaten Sukabumi menderita stunting. Artinya dari 100 bayi yang lahir, sebanyak 27,5 orang di antaranya adalah penderita stunting. Baca selengkapnya: Ngeri, Data Pemerintah Pusat: Anak Derita Stunting di Kabupaten Sukabumi 27,5%
Di sisi lain, angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) juga meningkat signifikan. Bahkan, AKB di kabupaten ini pada 2023 meningkat 100% dibandingkan 2022. Baca selengkapnya: Ada 4 bidan per desa tapi Angka Kematian Bayi di Sukabumi naik 100% lebih, berapa jumlah nakes lain?
Seakan melengkapi persoalan anak-anak di Kabupaten Sukabumi, adalah kasus pencabulan dan kekerasan seksual terhadap anak yang terus terjadi. Baca selengkapnya: Ironi Kabupaten Sukabumi Diganjar Penghargaan KLA Meskipun Pencabulan Anak Terus Terjadi
Masalah lainnya, adalah kemiskinan. Diketahui, dalam kurun delapan tahun terakhir, 2016-2023, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sukabumi hanya turun 1%. Baca selengkapnya: Awet, dalam 8 tahun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sukabumi hanya turun 1%
Berikutnya, infrastruktur jalan menjadi salah satu yang paling banyak dikeluhkan warga Sukabumi. Banyak ruas jalan berstatus Jalan Kabupaten seakan dibiarkan rusak selama bertahun-tahun. Lalu, daya tahan jalan, di mana jalan kembali rusak meskipun baru seminggu diperbaiki. Baca selengkapnya: Mendekati musim hujan, 5 tahun Jalan Kabupaten ruas Parungkuda – Bojonggenteng Sukabumi masih hancur
Demikian dengan gedung sekolah tingkat dasar dan menengah pertama. Salah satu dari ribuan bangunan SD yang mengalami kerusakan cukup parah, adalah SDN Pacing yang berlokasi di Kampung Pacing, RT 001/004, Desa Cikurutug, Kecamatan Cireunghas. Baca selengkapnya: Miris, Siswa Belajar di Perpustakaan karena Ribuan SD di Kabupaten Sukabumi Rusak
Baca Juga: SDN Suradita Sukabumi, sekolah negeri dari bilik bambu atap terpal iuran warga dan donatur
Seakan mengakumulasi semua masalah yang ada, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sukabumi menempati rangking ke-24 dari 27 kota dan kabupaten yang ada di Jawa Barat.
IPM merupakan standar penilaian untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak.
Karenanya, posisi Kabupaten Sukabumi yang menempati rangking keempat dari bawah, dari 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat, memotret kondisi harapan hidup warga Kabupaten Sukabumi dalam level mengkhawatirkan. Sukabumi hanya lebih baik dibanding Kabupaten Tasikmalaya, Garut dan Cianjur. Baca selengkapnya: Kualitas hidup warga kota dan kabupaten di Jawa Barat, Sukabumi ranking ke-4 dari bawah, Cianjur jeblok
Persoalan laten lainnya, adalah pungutan liar dalam perekrutan tenaga kerja di kabupaten ini juga menjadi salah satu yang banyak dikeluhkan. Nilainya pun tak tanggung-tanggung, mencapai belasan juta Rupiah yang harus dikeluarkan untuk sekadar menjadi buruh pabrik.
Berita Terkait:
-
- Menyoal Penipuan Pencaker di Cicurug dan Lelucon Aplikasi Bebas Pungli Ala Pemkab Sukabumi
- Potensi Rugikan Negara Rp1,7 M Dana Desa, Ini Bukti Transfer 63 Kades di Sukabumi
- Catatan 100 Hari Bupati dan Wabup Sukabumi, 5 Lelucon Silent Center Disnakertrans
- 5 Catatan Kritis Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi Sektor Ketenagakerjaan
Dua Cabup Sukabumi dari birokrat
Seperti diketahui bersama kedua Cabup Sukabumi yang tengah bersaing merebut kursi Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi saat ini, Iyos Somantri dan Asep Japar memiliki latar belakang birokrat.
Selama puluhan tahun berkarier di birokrat, keduanya telah mencapai puncak kariernya masing-masing. Jabatan terakhir Iyos adalah bosnya para pegawai negeri sipil (PNS) alias Sekretaris Daerah (Sekda). Sedangkan Asep, pensiun dari PNS dengan jabatan terakhir yang diemban sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU).
Iyos sendiri maju dan terpilih dalam Pilkada Kabupaten Sukabumi 2020 sebagai Wakil Bupati berpasangan dengan Bupati Marwan Hamami.
Baca Juga:
Mengenali penyakit birokrasi
Patologi birokrasi atau penyakit birokrasi merupakan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam suatu birokrasi.
Mengutip tulisan-tulisan Yuniningsih, dkk. (2018). Etika Administrasi Publik, Program Studi Doktor Administrasi FISIP-UDIP dan Ulhak, Zia; Satriadin, Arif (2017-12-11), Pencegahan Patologi Birokrasi Melalui Reformasi Administrasi Pelayanan Publik, Jurnal Ilmiah Administrasi Negara, penyebab timbulnya patologi birokrasi adalah adanya interaksi yang salah antara struktur dan faktor-faktor lingkungan birokrasi.
Kesalahan yang timbul pada umumnya adalah terbentuknya hubungan yang berlebihan. Hal itu karena patologi birokrasi umumnya merupakan hasil dari rantai hierarki yang panjang, adanya spesialisasi dan formalisasi birokrasi serta kinerja birokrasi yang tidak sejalan.
Dampak yang ditimbulkan oleh patologi birokrasi adalah paternalisme, bertambahnya anggaran dalam jumlah besar, prosedur yang rumit dan bertele-tele, pemecahan birokrasi, atau birokrasi menjadi sangat kompleks. Karenanya, patologi birokrasi bisa berpengaruh dengan kinerja para birokrat secara langsung atau tidak langsung.
Selain itu patologi birokrasi di golongkan menjadi lima macam, yaitu: (1) patologi yang muncul karena faktor manajerial para pejabat yang berada di lingkungan birokrat, (2) kurangnya pengetahuan, (2) perilaku para pejabat birokrasi yang melanggar aturan, (4) patologi yang dimanfaatkan para pejabat birokrat dalam hal negatif, (5) kondisi internal diberbagai instansi pemerintah.
Berita Terkait:
Penyakit birokrasi
Patologi birokrasi yang sering terjadi di indonesia yaitu kasus korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). Tindakan tersebut merupakan perilaku yang melanggar hukum dalam pelayanan publik sering ditemukan adanya patologi, dalam hal ini sangat dibutuhkannya peran pemerintah.
Mengingat maraknya patologi birokrasi, tidak keliru tentunya jika para pemilih mencari tahu visi dan misi serta janji politik kedua Cabup Sukabumi, Iyos Somantri dan Asep Japar. Cabup yang menjanjikan upaya pencegahan patologi birokrasi tentunya layak dipertimbangkan untuk dicoblos.
Hal itu karena untuk menyelesaikan setumpuk masalah yang ada di Kabupaten Sukabumi sebagaimana dijelaskan di atas, yang dapat dilakukan bupati dan wakil bupati terpilih adalah melalui reformasi administrasi pelayanan baik.
Upaya tersebut bertujuan untuk membentuk para aparatur negara agar lebih efektif dan efisien, dan bertujuan untuk melepas para aparatur negara dari praktik KKN. Tujuan-tujuan tersebut diyakini dapat mewujudkan dan memberikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat.
Mengingat kedua Cabup Sukabumi sama-sama berlatarbelakang sebagai birokrat, tentunya hanya figur dengan nyali besar lah yang akan mampu melakukan perubahan dari internal mereka sendiri.
