sukabumiheadline.com l PALABUHANRATU – Puluhan kepala desa (kades) di Kabupaten Sukabumi dipanggil pihak Inspektorat terkait dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD). Anggaran tersebut diduga telah diberikan kepada sebuah firma hukum (sebelumnya disebut Lembaga Bantuan Hukum atau LBH) dengan dalih bantuan hukum, Selasa (1/8/2023).
Menurut Kabid PTKP Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sukabumi, Faiz Abdul Muhaimin, pihaknya telah membuat laporan terkait dugaan adanya penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh aparat desa.
“Kita dari HMI Kabupaten Sukabumi melaporkan terkait adanya dugaan yang pertama, kami menduga ada penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh aparat desa. Dugaan didasari adanya 230 desa yang melakukan MoU dengan salah satu firma hukum yang ada di Kabupaten Sukabumi,” jelasnya kepada sukabumiheadline.com, Jumat (3/8/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dari 230 desa itu, yang sudah menganggarkan di tahun 2023 ini, ada 62 desa yang tersebar di 47 kecamatan dan sudah melakukan kegiatan dan transfer dana ke pihak pihak firma hukum dimaksud. Adapun, dana bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023,” tambah Faiz.
Karenanya, Faiz menilai MoU tersebut telah melanggar regulasi yang ada, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 tahun 2014 tentang Sumber Anggaran Dana Desa.
“Kalau kita kaitkan dengan regulasi, itu tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, yakni PP Nomor 60 tahun 2014,” ucapnya.
Faiz juga menyebut, berdasarkan hasil temuan di lapangan, terdapat indikasi adanya pungli dan pemerasan.
“Kalau kita lihat dari hasil temuan kita di lapangan, ada indikasi yang mengarah kepada pungli dan pemerasan yang diduga dilakukan oleh oknum advokat,” yakin dia.
Potensi Kerugian Negara Mencapai Rp1,7 Miliar
Lebih jauh, Faiz menambahkan, MoU tersebut berpotensi menyebabkan kerugian negara hingga sebesar Rp1,7 miliar.
“Kongkretnya, yang sudah transfer sebanyak 63 desa dengan total nominal 501 juta Rupiah,” jelas Faiz.
“Namun, dari keseluruhan yang sudah MoU, yakni sebanyak 230 desa, berpotensi akan menyebabkan kerugian negara hingga total 1,7 miliar Rupiah,” jelasnya.
Faiz juga mengklaim jika pihaknya telah menyimpan semua bukti transfer dari pihak desa kepada firma hukum atau Law Firm MP & Partners.
Namun demikian, Faiz enggan menjelaskan desa mana saja yang sudah mentransfer uang tersebut.
Diberitakan sebelumnya, Inspektur Inspektorat Kabupaten Sukabumi, Komarudin, mengatakan pihaknya telah memanggil 85 kades beserta bendaharanya. Hal itu didasari adanya dugaan para kades yang dimaksud adalah memberikan uang jutaan Rupiah tidak sesuai regulasi.
“Dua hari ini kami Inspektorat memanggil kepala Desa serta bendahara untuk memberikan keterangan terkait dugaan yang ramai di sosial media,” ujar Komarudin.
Namun, Komarudin belum bisa menjelaskan secara gamblang, lantaran masih proses pemenuhan keterangan dari seluruh kepala desa yang hadir. Berita lengkap: Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa, Puluhan Kades di Sukabumi Dipanggil Inspektorat
