SUKABUMIHEADLINES.com I CISOLOK – Pembangunan dan penataan kawasan Wisata Air Panas yang berada di kampung Cipanas, Desa Wangunsari, Kecamatan Cisolok, Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengucurkan sekira Rp7,4 miliar, melalui anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional 2021 untuk mendukung sektor pariwisata di kabupaten terluas kedua se-Jawa dan Bali itu.
Program ini dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi. Prosesnya pun masih berlangsung sampai saat ini.
Namun, hal tersebut dikeluhkan sejumlah pedagang yang mengeluhkan nasib mereka kedepannya, seperti diungkapkan Oni (49) kepada sukabumiheadline.com.
“Kita mendukung adanya pembangunan oleh pemerintah, namun kami para pedagang merasa was-was dan mengeluhkan nasib kami karena belum ada kepastian setelah renovasi objek wisata ini,” ungkap Oni.
Dirinya menilai, bahwa sampai saat ini merasa tidak ada perhatian sama sekali dari pihak terkait mengenai nasib para pedagang selanjutnya setelah pembangunan objek wisata ini rampung.
“Hari ini, yang jelas begitu pembangunan ini berjalan sampai 50% lebih belum ada kepastian yang jelas,” ujarnya, Rabu (17/11/21).
Hal itu membuat para pedagang merasa risau terkait nasib mereka selanjutnya, apakah masih bisa berjualan atau akan direlokasi.
“Padahal mereka kami hanya menggantungkan mata pencaharian dari berjualan alakadarnya di tempat ini,” cetus Oni.
Oni yang mengaku sudah berjualan di lokasi wisata tersebut hampir 12 tahun lamanya, bersama pedagang lainnya hanya berjualan di dalam kios-kios dan tenda seadanya.
“Kalau untuk penghasilan itu tergantung pengunjung yang datang, kalau ramai pengunjung, para pedagang membayar uang kebersihan sebesar Rp5.000 kepada petugas yang mengaku dari pihak desa setempat. Sementara kalau sedang musim liburan saya dan pedagang lainnya di pungut Rp50 ribu per pedagang sampai masa liburan selesai,” terangnya.
Ia bersama para pedagang lainnya berharap masih bisa berjualan dengan tenang dan ada kepastian nasib selanjutnya.
“Intinya kami pedang meminta perhatian dari para stakeholders untuk direlokasi ke tempat yang layak, dengan tidak memberatkan para pedagang untuk pembelian kios-kiosnya,” pungkas Oni.