22.2 C
Sukabumi
Senin, April 29, 2024

Perum Bumi Mutiara Indah 6 dinilai asal-asalan, ini kata Kades Parungkuda Sukabumi

sukabumiheadline.com - Kepala Desa (Kades) Parungkuda, Didih...

Bocah maling ditangkap di Cicurug Sukabumi, warga: sudah berulangkali

sukabumiheadline.com - Seorang bocah laki-laki berusia sekira...

Cek harga Yamaha Mio 110 2024, skutik retro performa tangguh

sukabumiheadline.com - Pabrikan motor asal Jepang, Yamaha,...

Layakkah Kota Sukabumi Mendapat Penghargaan Kota Layak Anak Nindya?

Gaya hidupLayakkah Kota Sukabumi Mendapat Penghargaan Kota Layak Anak Nindya?

SUKABUMIHEADLINES.com – Pada 29 Juli 2021 lalu, Kota Sukabumi dianugerahi penghargaan Kota Layak Anak Kategori Nindya. Sebuah peningkatan dari sebelumnya, Madya.

Aktivis Perempuan dan Anak Kota Sukabumi Lalitya Vinanggie Rahayu Andiri mengapresiasi atas capaian yang diraih tersebut, dan mendorong Kota Mochi sebagai kota yang ramah dan aman bagi anak.

Anak, sebut dia, ialah seseorang yang belum menginjak usia 18 tahun, termasuk yang masih di dalam kandungan. Di sisi lain, Lalitya mempertanyakan, apakah Kota Sukabumi sudah layak diganjar penghargaan tingkat Nindya? Kepada sukabumiheadlines.com, Lalitya menyampaikan kritiknya.

“Apa itu kabupaten atau kota layak anak? Kabupaten atau kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis anak melalui pengintegrasian,” ujarnya.

Ia menambahkan, komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Lanjut Lalitya, tujuan diadakannya kabupaten/kota layak anak, secara umum adalah untuk memenuhi hak dan melindungi anak.

Kemudian, secara khusus untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten dan kota yang mengarah pada upaya transformasi konvensi hak anak (convention on the rights of the child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten/kota.

Ia menjelaskan, dalam pengembangan kabupaten dan kota layak ini memiliki 6 indikator kelembagaan dan 25 indikator substansi yang dikelompokkan menjadi 5 kluster, yakni hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan dasar, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus.

“Sementara, menurut data Dinas Sosial kota Sukabumi, pada Oktober 2021 ada 60 anak terlantar, 6 anak berhadapan dengan hukum, 93 anak yatim dampak Covid-19, dan 106 anak disabilitas tersebar di beberapa kecamatan di Kota Sukabumi,” terangnya.

Masih menurut Lalitya, saat malam hari pun masih ada anak berkeliaran mencari uang dengan mengamen di jalanan, seperti di Jl. Ahmad Yani.

“Tingkat permasalahan anak ini, menurutnya, masih terbilang tinggi sehingga menjadikan Kota Sukabumi belum memiliki perlindungan khusus bagi anak, dan fasilitas rehabilitasi,” pungkasnya.

Konten Lainnya

Content TAGS

Konten Populer