Pansus Haji: Menteri Agama sudah melanggar banyak undang-undang

sukabumiheadline.com – Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji DPR RI sudah memiliki kesimpulan mengenai pelaksanaan haji 2024, di mana Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas disebut telah banyak melanggar undang-undang. Baca selengkapnya: Kasus kuota haji Menag Gus Yaqut diusut dari laporan dan audit BPK

“Meskipun, tarolah, meskipun paling jelek Menteri Agama tidak hadir dalam Pansus, tetapi Pansus sudah mempunyai kesimpulan bahwa dia melanggar banyak undang-undang,” ujar anggota Pansus Haji DPR RI, Marwan Jafar, Kamis (19/9/2024).

Namun, Marwan tidak menyebut undang-undang mana saja yang dimaksud. Namun, dia mengatakan terdapat unsur gratifikasi dalam pelaksanaan haji 2024. Menurutnya, aparat penegak hukum wajib menelusuri perihal keanehan-keanehan dalam pelaksanaan haji 2024.

Baca Juga:

• • Menteri Agama Bandingkan Suara Adzan dengan Gonggongan Anjing
  • Gus Yaqut: Banyak ASN Kementerian Agama Tak Kompeten
  • Survei IPO: Publik Ingin Mahfud MD, Yaqut, Ida dan Yasonna Di-reshuffle

“Termasuk salah satunya adalah yang paling penting di situ ada unsur gratifikasi dan oleh karena itu memang layak para penegak hukum untuk segera menelusuri ketidakberesan haji tahun 2024, termasuk haji tahun 2023 dan ke belakangnya terus,” kata Marwan.

Rekomendasi Redaksi: Menag Ingin ONH 2024 Naik Jadi Rp105 Juta per Jemaah

Marwan juga mengungkap salah satu dugaan pelanggaran, ialah terkait tambahan 20 ribu kuota. Menurutnya, ada kemungkinan kuota tambahan itu dijual.

“Jadi pemerintah Arab Saudi ngasih 20 ribu itu, space-nya sudah disiapkan juga. Kenapa? Di sini ada tenda yang diisi laki-laki dan perempuan, ada tenda yang sesak, ada yang travel yang nakal, ada vendor-vendor yang nakal, dan seterusnya,” jelas Marwan.

Baca Juga:

• • Menag Yaqut Minta Tambahan Biaya Haji Rp1,5 Triliun, DPR Kaget
  • Senggol Menag Yaqut, GP Ansor Maja Siap Rontokkan Gigi Novel Bamukmin
  • Wakil Ketua MUI: Siapa Sebenarnya Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Ini?

Kemudian masalah makanan, Marwan menyebut makanan yang diberikan tidak ada cita rasa Nusantara. Terlebih, di sana telah disediakan dapur, tapi tidak ada yang memasak. Malah, Kemenag mengirimkan makanan cepat saji.

“Ini jelas-jelas sudah menyimpang dari aturan semula bahwa ada tender soal katering, soal dapur-dapur, ada tender soal bumbu-bumbu, dan seterusnya,” jelasnya.

Maka, menurutnya, aparat penegak hukum harus menyelidiki keberadaan Menag sebagai penyelenggara haji. Dia mengatakan ada banyak penyimpangan dalam pelaksanaan haji.

“Ada penyalahgunaan kewenangan juga di situ, Ada abuse of power juga di situ. Inilah bentuk ketidaktanggungjawaban seorang Menteri Agama yang sudah dua kali dipanggil, tidak datang,” sesal dia.

Baca juga:

• • Ulama NU Minta Gus Yaqut Diganti dari Menag
  • Kuliner Kesukaan Menteri Agama Gus Yaqut
  • FKUB dicoret, kini syarat dirikan rumah ibadah cukup rekomendasi Kemenag

Marwan mengatakan akan menjemput paksa Yaqut jika kembali tidak hadir dalam panggilan ketiga. Ia mengatakan, pihaknya akan kembali memanggil Yaqut pada Senin (23/9/2024). Jika Yaqut tidak hadir kembali, maka Pansus Haji akan meminta bantuan aparat penegak hukum.

“Kalau sampai hari Senin tidak datang lagi, ya berarti kita ada upaya memang untuk menemui pihak aparat penegak hukum untuk menyelidiki keberadaan Kemenag sebagai penyelenggara haji. Kita bisa menggandeng Kepolisian Republik Indonesia untuk menjemput paksa,” tegas dia.