Warga Sukabumi, Kiamat PNS Sudah Dimulai

- Redaksi

Rabu, 17 Agustus 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi aparatur sipil negara (ASN) Kabupaten Sukabumi. l Setda Kabupaten Sukabumi

Ilustrasi aparatur sipil negara (ASN) Kabupaten Sukabumi. l Setda Kabupaten Sukabumi

SUKABUMIHEADLINE.com l Warga Sukabumi, sepertinya menjadi pegawai negeri sipil (PNS) bukan lagi profesi menjanjikan di masa depan.

Bahkan, kiamat PNS mungkin akan segera terjadi karena menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk lebih banyak menerapkan teknologi untuk urusan administrasi dan birokrasi.

Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Alex Denni. Menurutnya, nanti pengurusan administrasi dan birokrasi akan lebih memanfaatkan teknologi hingga 30%-40%.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Mungkin sekitar 600 ribu dari 1,6 juta yang melakukan pelaksana itu harus bertransformasi, upskilling atau reskilling melakukan pekerjaan yang lain lebih value added atau by nature yang pensiun kita tidak ganti,” ujarnya dilansir cnbcndonesia.com.

“Jadi harus ada negatif growth di sana. Kalau enggak, enggak lucu kita going digital tapi masih banyak padat karyanya di sana,” kata Alex Denni.

Alex menambahkan, saat ini ada tiga agenda besar transformasi birokrasi yang kerap kali digaungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan birokrasi yang efektif dan efisien demi mendukung kelancaran pembangunan Indonesia. Sehingga tenaga birokrat mulai dikurangi dan diganti dengan pemanfaatan teknologi robotik.

Adapun, pertama, adalah transformasi organisasi, dengan cara melakukan pemangkasan layer-layer dalam struktur organisasi PNS.

“Harus ada layering, layer-layer yang panjang itu harus dipotong. Sekarang hanya tinggal dua. Eselon I dan Eselon II. Eselon III dan IV ditransformasi menjadi pejabat fungsional. Jadi organisasinya dulu,” kata dia.

Kedua, adalah sistem kerja yang lebih fleksibel dan kolaboratif. Di era digital, perlu ada perubahan transformasi pemerintahan yang jauh lebih adaptif menyikapi perubahan.

“Ketiga, terkait manusianya sendiri. Manajemen sumber daya manusia menuju human capital tangguh. Ini PR, khususnya di kedeputian SDM aparatur,” ujarnya.

2021, Jumlah PNS Turun

Melihat buku statistik Aparatur Sipil Negara (ASN) per Juni 2021, jumlah PNS mengalami penurunan sejak 2016 silam. Bahkan, pada akhir 2021 hanya tersisa 3,9 juta orang.

Sedangkan, jumlah PNS berstatus aktif per 30 Juni 2021 sebanyak 4.081.824 orang atau turun 3,33% dibandingkan 31 Desember 2020.

Padahal pada 2015, jumlah PNS tercatat sebanyak 4.593.604 orang. Kemudian turun menjadi 4.374.341 pada 2016 dan turun lagi menjadi 4.289.396 pada 2017.

Lalu di 2018 turun menjadi 4.185.503 orang dan naik tipis pada 2019 menjadi 4.189.121 di 2019. Namun, di 2020 kembali turun menjadi 4.168.118 orang.

Sedangkan pada Juni 2021, jumlah PNS menjadi 4.081.824 orang, terdiri dari PNS di instansi pemerintah pusat sebanyak 949.050 (23%) dan PNS di instansi pemerintah daerah sebanyak 3.132.774 atau 77%.

Berita Terkait

Di Sukabumi Wamendikdasmen ungkap setengah juta lebih anak di Jabar tak sekolah
Putusan MK soal anggaran MBG dan pendidikan dipisah, DPR: Bukti RI bukan negara kekuasaan
BGN pastikan program MBG Rp15 ribu per porsi tak turunkan kualitas menu
Survei capres SMRC: Elektabilitas Prabowo tertinggal dari KDM, Anies ketiga
414 SPPG bermasalah, ratusan miliar dikembalikan ke kas negara
KDM bakal hapus angkot tua: Bukan hanya mobil bagus, tapi prilaku masyarakatnya
Survei SMRC: 13,5% kondisi politik Indonesia baik, 49,4% ekonomi buruk dan sangat buruk
Pernah ribut soal bahasa Sunda, Asep Nana Mulyana jabat Wakil Jaksa Agung, Kuntadi Jampidsus

Berita Terkait

Kamis, 6 Agustus 2026 - 04:25 WIB

Di Sukabumi Wamendikdasmen ungkap setengah juta lebih anak di Jabar tak sekolah

Senin, 3 Agustus 2026 - 04:22 WIB

Putusan MK soal anggaran MBG dan pendidikan dipisah, DPR: Bukti RI bukan negara kekuasaan

Kamis, 30 Juli 2026 - 20:07 WIB

BGN pastikan program MBG Rp15 ribu per porsi tak turunkan kualitas menu

Rabu, 29 Juli 2026 - 20:47 WIB

Survei capres SMRC: Elektabilitas Prabowo tertinggal dari KDM, Anies ketiga

Rabu, 29 Juli 2026 - 13:57 WIB

414 SPPG bermasalah, ratusan miliar dikembalikan ke kas negara

Berita Terbaru

Gajah logo Partai Republik vs Kuda logo Partai Demokrat - Ist

Internasional

Hampir 50 persen warga AS bosan calon dari parpol

Kamis, 6 Agu 2026 - 07:20 WIB

Semen Kujang sponsori Persib Bandung - Ist

Bisnis

Sponsori Persib, SIG bangkitkan Semen Kujang

Rabu, 5 Agu 2026 - 18:36 WIB