Anggota DPRD Setuju SMA/SMK Dikembalikan ke Pemkot Sukabumi

- Redaksi

Kamis, 6 April 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Faizal Anwar Bagindo. l Dok. Pribadi

Faizal Anwar Bagindo. l Dok. Pribadi

sukabumiheadline.com l CIKOLE – Anggota Komisi II DPRD Kota Sukabumi, Faizal Anwar Bagindo mendukung sepenuhnya pengelolaan SMA dan SMK dikembalikan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi.

Diketahui, saat ini pengelolaan SMA/SMK di bawah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Karenanya, Faizal menyambut baik jika pengelolaan sekolah menengah tersebut di kembalikan ke daerah.

Sikap Faizal tersebut merespons pernyataan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang setuju jika pengelolaan sekolah tingkat SMA dan SMK dikembalikan ke Pemerintah Daerah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ya saya mendukung, seperti sebelumnya memang di bawah pengelolaan dan pengawasan pemerintah kota. Pernyataan pak gubernur ini saya menyambut baik karena akan mempermudah dalam melakukan koordinasi,” kata Faizal kepada sukabumiheadline.com, Kamis (6/4/2023).

“Selain memudahkan koordinasi, juga memudahkan dalam hal pembinaan. Terlebih saat ini masih kerap terjadi tawuran pelajar,” jelasnya.

“Dengan pengelolaan kembali diserahkan ke kota dan kabupaten masing-masing, maka pembinaan dan kordinasi akan menjadi lebih mudah,” pungkas Faizal.

Sebelumnya, Ridwan Kamil mengungkapkan pengembalian kewenangan itu bukan tanpa alasan. Dia menyebut, pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Dinas Pendidikan dinilai tidak berjalan efektif karena terkendala jarak.

Saat ini, pengelolaan SMA/SMK di Jawa Barat dilaksanakan oleh Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang dibagi per wilayahnya. Menurutnya, pengelolaan SMA/SMK cukup jauh ketika dikelola oleh KCD.

“Saya cenderung setuju, secara pribadi, karena dulu waktu saya Wali Kota Bandung lebih dekat koordinasi teknisnya. Tapi yang penting adalah kembali atau tidak kembali, tapi kalo teruji ada kenaikan kualitas pertahankan, kalo ternyata ada masalah perbaiki,” katanya, Jumat (31/3/2023) lalu.

Menurutnya, pengelolaan di bawah Pemprov atau pemerintah kota/kabupaten harus menjamin adanya perbaikan dan peningkatan kualitas siswa.

“Tapi yang penting adalah kembali atau tidak kembali. Tapi kalau teruji ada kenaikan kualitas, ya pertahankan. Kalau ternyata ada masalah, perbaiki,” katanya.

Dia menegaskan, yang terpenting kualitas pendidikan nomor satu. Ia meminta agar pendidikan tidak disepelekan, termasuk penanganan pencegahan tawuran.

“Itulah kenapa tiap minggu saya datang ke SMA/SMK mengingatkan tentang akhlak,” tutur Gubernur Jabar.

Berita Terkait

Mulai 2029 Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah dipisah, begini aturannya
Distribusi Program MBG ke sekolah cukup 3 kali sepekan
MK putuskan pilkada langsung, tak ada lagi wacana oleh DPRD
Survei Puspoll Indonesia: Mayoritas masyarakat mau Pilkada langsung
Mencermati 4 misi Plt Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi dan harapan kader senior
Siapa layak jadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi? Kader muda dan senior satu suara
Respons dinamika internal DPD Golkar Sukabumi, Aris: Ketua harus sosok yang merangkul
Kisah Menteri Kesehatan asal Sukabumi bikin kebijakan subsidi pengobatan kusta

Berita Terkait

Rabu, 12 Agustus 2026 - 21:26 WIB

Mulai 2029 Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah dipisah, begini aturannya

Jumat, 17 Juli 2026 - 14:51 WIB

Distribusi Program MBG ke sekolah cukup 3 kali sepekan

Kamis, 2 Juli 2026 - 00:25 WIB

MK putuskan pilkada langsung, tak ada lagi wacana oleh DPRD

Rabu, 1 Juli 2026 - 01:52 WIB

Survei Puspoll Indonesia: Mayoritas masyarakat mau Pilkada langsung

Selasa, 30 Juni 2026 - 17:46 WIB

Mencermati 4 misi Plt Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi dan harapan kader senior

Berita Terbaru

Ilustrasi transaksi melalui QRIS - sukabumiheadline.com

Regulasi

BI gratiskan biaya transaksi QRIS hingga Rp500 ribu

Senin, 17 Agu 2026 - 13:23 WIB

Kawasan hutan primer (hijau) dan kawasan tutupan hutan yang hilang (pink) - GNW

Lingkungan

GNW: Sukabumi kehilangan 160 ha hutan primer basah dalam 4 tahun

Minggu, 16 Agu 2026 - 02:26 WIB