sukabumiheadline.com l Banten adalah sebuah provinsi yang relatif masih berusia muda. Hal itu karena sebelumnya wilayah Banten tergabung dalam Provinsi Jawa Barat.
Namun, meski sudah membentuk provinsi sendiri, ternyata banyak warga kedua provinsi itu yang belum tahu apa alasan Banten memisahkan diri dari Jawa Barat.
Bahkan, masih banyak pendatang mengira jika Banten masih merupakan bagian dari Jawa Barat.
Padahal, provinsi yang terletak di ujung barat Pulau Jawa ini sudah resmi berdiri sejak 4 Oktober 2000 lalu. Meski begitu, kultur masyarakatnya tidak bisa terlepas dari masyarakat Jawa Barat karena keduanya mayoritas dihuni oleh etnis Sunda.
Sejarah Banten Memisahkan Diri dari Jawa BaratÂ
Pada tahun 2000, Banten resmi memisahkan diri dari Jawa Barat dan menjadi provinsi yang mandiri. Perjuangan untuk mendapatkan status tersebut memiliki latar belakang sejarah yang panjang dan penuh perjuangan dari masyarakatnya.
Sejarah itu bermula pada abad ke-16 ketika Kesultanan Banten yang didirikan oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Kesultanan tersebut merupakan salah satu kesultanan Islam yang penting di wilayah Nusantara pada masa itu.
Kesultanan Banten mampu melesat dalam berbagai sektor meskipun sebelumnya, pada abad ke-14, wilayah tersebut berada dalam kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Baca lengkap: Ketika Raja Sunda Ditaklukkan Raja Sunda, Kisah Lengkap Pajajaran Runtuh
Diberitakan sukabumiheadline.com sebelumnya, Kesultanan Banten memiliki pengaruh politik, ekonomi, hingga budaya cukup kuat. Namun, pada awal abad ke-18, kekuasaan kesultanannya mulai merosot akibat tekanan dari penjajah Belanda.
Hingga pada 1813, Kesultanan Banten secara resmi dihapus oleh pemerintah kolonial Belanda dan wilayahnya dimasukkan ke dalam wilayah Priangan.
Kini, wilayah tersebut meliputi tiga provinsi berbeda, yakni Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta.
Untuk informasi, perjuangan untuk mendapatkan status Provinsi Banten, baru muncul pada era reformasi di Indonesia, yakni pada 1998. Berbagai alasan Banten ingin memisahkan diri dari Jawa Barat mengemuka dan mendesak untuk segera disahkan.
Pada saat itu, masyarakat setempat merasa bahwa ketergantungan mereka terhadap pemerintahan Jawa Barat telah memberikan dampak negatif bagi pembangunan dan kesejahteraan di wilayah tersebut.
Hingga pada 4 Oktober 2000, dengan disahkannya UU Nomor 23 tahun 2000, terbentuklah Provinsi Banten. Proses penetapan ini dilakukan setelah melalui berbagai tahapan serta perjuangan dari berbagai elemen masyarakat.
Dengan terbentuknya Provinsi tersebut, diharapkan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya dapat lebih fokus dalam menangani berbagai isu lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Terlebih, Provinsi Banten juga memiliki potensi SDA dan pariwisata yang melimpah, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi besar bagi pembangunan nasional. Ini juga menjadi alasan Banten pisah dari Jawa Barat yang cukup kuat.
Selain itu, penetapan Banten menjadi provinsi baru merupakan bukti dari semangat perjuangan dan keinginan kuat semua lapisan masyarakatnya untuk mengelola wilayah serta menentukan masa depan sendiri.
Setelah itu, Provinsi Banten kini menjelma menjadi salah satu provinsi yang berkembang pesat di Indonesia. Pembangunan di berbagai sektor terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Dengan adanya Provinsi Banten, diharapkan bahwa kekayaan sejarah, budaya, hingga SDA yang dimiliki oleh masyarakatnya dapat dikembangkan secara berkelanjutan sehingga memberikan manfaat bagi generasi masa depan.
Alasan Banten Pisah dari Jawa Barat
Adapun alasan provinsi tersebut berpisah dari Jawa barat adalah sebagai berikut:
Alasan pertama, masyarakat Banten ingin mendorong perkembangan ekonomi wilayah tersebut, sehingga akan berdampak langsung pada kemajuan suatu daerah.
Sebagai provinsi dengan potensi besar dalam sektor pariwisata dan industri, banyak masyarakat merasa bahwa kehadiran Jawa Barat sebagai provinsi yang lebih besar telah menghalangi perkembangan daerahnya.
Dengan memisahkan diri, pemerintah setempat memiliki kebebasan untuk mengembangkan sektor ekonominya sendiri tanpa harus bersaing dengan Jawa Barat yang memiliki sumber daya serta fokus berbeda.
Alasan kedua, terkait dengan upaya meningkatkan pelayanan publik. Sebagai wilayah padat penduduk, provinsi ini menghadapi tantangan besar dalam menyediakan layanan publik yang memadai bagi warganya.
Pemisahan dari Jawa Barat memungkinkan mereka untuk memiliki otonomi yang lebih besar dalam mengelola kebutuhan pelayanan publik. Pasalnya, saat masih bergabung dengan Jawa Barat, pelayanan dirasa kurang optimal.
Dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga layanan sosial, Banten dapat menyusun rencana secara lebih spesifik demi memenuhi semua kebutuhan masyarakatnya.
Alasan Banten pisah dari Jawa Barat ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduknya secara keseluruhan. Dengan begitu, provinsi paling ujung di Pulau Jawa ini bisa bersaing dengan provinsi lainnya.
Kemudian, alasan ketiga adalah berhubungan dengan aspek politik dan administratif. Sebagai wilayah lebih kecil dalam satu provinsi yang lebih besar, masyarakat setempat merasa bahwa kepentingan dan aspirasinya seringkali terabaikan.
Dengan memisahkan diri, provinsi ini dapat memiliki pemerintahan secara mandiri dan dapat mengatur kebijakan sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayahnya. Inilah alasan Banten pisah dari Jawa Barat terus digaungkan.
Keputusan lokal dari pemerintah provinsi ini diharapkan dapat lebih responsif terhadap masalah yang dihadapi masyarakat setempat, serta dapat mempromosikan partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan.
Alasan keempat, terkait adanya pemberian status daerah istimewa kepada Yogyakarta dan Aceh membuat masyarakat ingin mendapatkan status serupa. Pasalnya, ada beberapa kejadian di masa lalu yang membuat kota ini dirasa pantas untuk mendapatkannya.
Masyarakat setempat menilai bahwa di masa penjajahan, wilayah ini telah melakukan perjuangan yang tidak mudah untuk mengusir para penjajah, seperti wilayah ini tidak pernah menyerah terhadap Belanda, di mana masyarakat bersama Kesultanan saat itu (Sultan Ageng Tirtayasa) secara konsisten terus melawan musuh yang coba menjajah.
Masyarakat Banten juga mampu berdikari saat Belanda dengan VOC memblokade jalur perdagangan sehingga mereka sempat membuat mata uang sendiri.
Sejumlah peristiwa heroik di masa lalu itulah yang kemudian muncul desakan dari berbagai pihak memang terus digaungkan agar provinsi ini menjadi mandiri.
Sebagai informasi, Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten meliputi Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon dan Kota Serang.
Kemudian, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang.